SULAWESI TENGAH — Jakarta, Kompas.tv — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membuka perbincangan pribadinya dengan Presiden Prabowo Subianto perihal posisi partainya di pemerintahan. Ia menegaskan PDIP menolak tawaran masuk kabinet dan memilih mengambil peran sebagai penyeimbang kebijakan eksekutif.
Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II di Jakarta, Senin (10/8/2026). Ia mengaku menyampaikan sikap tersebut langsung kepada Prabowo secara baik-baik dan dalam pertemuan empat mata.
Alasan PDIP Pilih di Luar Kabinet
Megawati menegaskan keputusan ini bukan berarti PDIP menjadi oposisi. Ia justru menempatkan partainya sebagai kekuatan penyeimbang yang tetap mengawasi jalannya pemerintahan.
"Saya katakan, 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk', saya datang benar, ngomong baik-baik, 'saya tidak akan', ditawari untuk masuk, 'saya tidak masuk ke kabinet, Pak,'" ujar Megawati dalam sambutannya yang dikutip dari kanal YouTube BPIP.
"Saya akan berada di luar sebagai penyeimbang. Dengerin tuh semua, saya bukan oposisi," lanjutnya.
Pernyataan di Tengah Dinamika Koalisi Pemerintah
Sikap PDIP ini menjadi penanda tersendiri di tengah peta koalisi pemerintahan Prabowo yang saat ini didukung mayoritas partai politik di parlemen. Sebelumnya, sejumlah partai di luar koalisi, seperti Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), telah menyatakan bergabung dengan pemerintahan.
Kendati tidak mengambil jatah kursi menteri, Megawati menegaskan komunikasi politik dengan Prabowo tetap berjalan baik. Ia menyebut keputusan ini diambil untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, terutama dalam pengawasan kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Istana Kepresidenan belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Megawati. Adapun PDIP sebelumnya tercatat memiliki sejarah panjang bersama Prabowo, termasuk saat keduanya sama-sama berseberangan dengan pemerintahan sebelumnya.
Peran Penyeimbang dan Sikap Politik ke Depan
Langkah PDIP untuk tidak masuk kabinet sekaligus menolak label oposisi dinilai sebagai strategi politik yang fleksibel. Dengan posisi ini, partai berlambang banteng itu bisa mengkritisi kebijakan pemerintah tanpa harus keluar dari arus utama politik nasional.
Megawati tidak merinci kebijakan apa yang akan menjadi fokus pengawasan PDIP. Namun, ia menekankan bahwa partainya akan tetap konsisten mengawal isu-isu kerakyatan dan konstitusi.
"Saya akan berada di luar sebagai penyeimbang," tegas Megawati dalam kesempatan tersebut.
