PALU — Rapat koordinasi tersebut menjadi forum sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni. Gubernur menegaskan kerja bersama harus melibatkan pemerintah pusat, perbankan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain agar program perumahan berjalan tepat sasaran.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah diminta mengambil peran aktif mendukung percepatan pembangunan rumah. Permintaan itu menyasar wilayah yang menghadapi kendala distribusi material dan kondisi geografis.
"Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat," ujar Gubernur.
Distribusi Material hingga Pendataan Penerima Manfaat Jadi Kendala
Tantangan pembangunan perumahan di Sulawesi Tengah tidak hanya soal ketersediaan anggaran. Distribusi material, akses wilayah, pendataan masyarakat penerima manfaat, dan dukungan pembiayaan turut menjadi persoalan yang dibahas dalam rakor.
Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta mengidentifikasi kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing. Mereka juga harus memastikan warga yang benar-benar membutuhkan masuk sebagai prioritas penerima program.
Gubernur menekankan target 2026 harus menjadi pijakan untuk menyusun langkah yang lebih terukur pada 2027. Seluruh kepala daerah diminta menyiapkan data dan kebutuhan pembangunan perumahan sejak sekarang.
"Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait," kata Gubernur.
Rumah Tidak Layak Huni Disebut Berkaitan dengan Kemiskinan
Dalam rakor, Gubernur menyoroti keterkaitan antara kondisi rumah tidak layak huni dan persoalan kemiskinan di sejumlah daerah. Karakteristik kemiskinan di Sulawesi Tengah dinilai perlu ditangani secara spesifik.
Salah satu persoalannya, masih ada masyarakat yang secara ekonomi membutuhkan dukungan, tetapi persoalan mendasarnya adalah kondisi rumah yang belum memenuhi standar kelayakan. Pembangunan dan perbaikan rumah layak huni dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
Sejumlah daerah seperti Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong perlu mendapatkan perhatian sesuai kondisi serta kebutuhan masing-masing. Gubernur juga mendorong pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai langkah konkret mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.
"Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya," tegasnya.
Perbankan Diminta Percepat Proses Pembiayaan
Selain pembangunan fisik, rakor membahas percepatan proses pembiayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima program. Dukungan perbankan diharapkan mempercepat proses sehingga pembangunan rumah tidak terkendala persoalan administrasi dan pembiayaan.
Gubernur meminta para kepala daerah tidak berhenti pada pendataan. Mereka diminta segera mengidentifikasi hambatan di lapangan dan mencari solusi bersama, termasuk melibatkan dunia usaha serta pihak lain yang memiliki kemampuan mendukung pembangunan perumahan.
"Kalau kita bekerja bersama, pemerintah provinsi bekerja, pemerintah kabupaten/kota bekerja, dunia usaha bekerja, dan seluruh pihak bergerak, maka target yang kita tetapkan bisa kita dorong bersama," ujarnya.
Rakor ini diharapkan memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah. Pemerintah provinsi juga menyiapkan target pembangunan perumahan yang lebih terarah dan terukur untuk 2027.
