PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulteng mematangkan empat langkah strategis untuk memperkuat sistem pemasyarakatan di daerah. Langkah ini berfokus pada peningkatan kualitas layanan, pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan (WBP), serta penguatan sarana dan prasarana.
Kesepakatan itu lahir setelah Kepala Kanwil Ditjenpas Sulteng Herman Mulawarman melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulteng Anwar Hafid di Palu, Sabtu. Herman menilai ukuran keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya dilihat selama masa pembinaan, melainkan ketika mantan warga binaan mampu hidup mandiri dan diterima kembali oleh masyarakat.
“Keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya diukur selama seseorang menjalani pembinaan, tetapi ketika ia mampu kembali hidup mandiri, produktif, dan diterima oleh masyarakat. Karena itu, dukungan lintas sektor sangat dibutuhkan agar proses reintegrasi sosial berjalan optimal,” kata Herman.
Empat Program Prioritas yang Disiapkan Kanwil Ditjenpas Sulteng
Herman merinci, langkah pertama yang diusulkan adalah pendataan menyeluruh terhadap warga binaan yang memiliki rumah tidak layak huni. Data tersebut nantinya menjadi dasar koordinasi dengan Pemprov Sulteng untuk mendapatkan dukungan melalui program bedah rumah setelah mereka kembali ke masyarakat.
Kedua, program reintegrasi sosial melalui pemberian bantuan modal usaha bagi warga binaan yang telah menyelesaikan masa pidananya. Menurut Herman, akses permodalan menjadi faktor krusial agar mantan warga binaan mampu membangun usaha secara mandiri sekaligus menekan potensi pengulangan tindak pidana.
Ketiga, Kanwil Ditjenpas Sulteng mengusulkan dukungan Pemprov dalam penyusunan proposal pembangunan maupun perluasan Rutan Kelia IIA Palu. Saat ini rutan tersebut mengalami overkapasitas, sehingga peningkatan kapasitas hunian dinilai mendesak untuk menunjang kualitas pembinaan, pelayanan, dan keamanan.
Keempat, pihaknya menyampaikan proposal permohonan hibah tanah kepada Pemprov Sulteng sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pemasyarakatan di daerah.
Mengapa Dukungan Pemprov Sangat Dibutuhkan?
Herman menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menghadirkan sistem pemasyarakatan yang lebih profesional dan berdampak. Tanpa dukungan anggaran dan kebijakan dari daerah, berbagai program pembinaan akan sulit berjalan optimal.
“Dukungan Pemerintah Provinsi sangat kami harapkan agar berbagai program pembinaan dan pelayanan dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmennya mendukung program strategis Kanwil Ditjenpas Sulteng yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh UPT Pemasyarakatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap membangun kolaborasi dengan Kanwil Ditjenpas. Program yang mendukung reintegrasi sosial, peningkatan kualitas pelayanan, maupun pembangunan sarana pemasyarakatan memiliki dampak yang luas sehingga perlu mendapat dukungan bersama,” kata Anwar.
Menurut Anwar, pembinaan warga binaan tidak dapat dilakukan oleh pemasyarakatan sendiri. Dibutuhkan dukungan lintas sektor agar warga binaan memiliki kesempatan kembali menjadi pribadi yang produktif, mandiri, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah.
