SULAWESI TENGAH — Otoritas Jasa Keuangan menyerukan penghentian praktik manipulasi pasar menjelang pengumuman hasil tinjauan indeks MSCI pada 11 November 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut praktik coordinated trading hingga wash trading merugikan 33 juta investor ritel dan berpotensi mengganggu status Emerging Market Indonesia.
Seruan itu disampaikan Friderica di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026), sehari sebelum MSCI mengumumkan hasil peninjauan indeksnya. Wanita yang akrab disapa Kiki itu menegaskan OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) terus membenahi kualitas pasar modal.
"Jadi, kita sekarang lagi untuk kasus-kasus, kita lihat yang memang itu terjadi sebelumnya. Jadi, harapan kita, ayo semua sadar, bahwa apa yang dilakukan ini sangat costly, sangat merugikan pasar modal kita. 33 juta investor retail itu mempercayai pasar modal kita. Jadi, tolong oknum-oknum itu berhenti deh, jangan main-main," ujarnya.
Praktik yang Dilarang dan Beban Kerugiannya
OJK menyoroti tiga praktik yang dinilai merusak integritas pasar: manipulasi harga, perdagangan terkoordinasi (coordinated trading), dan wash trading atau transaksi semu yang menciptakan volume palsu. Ketiganya disebut mengikis kepercayaan investor ritel yang jumlahnya mencapai 33 juta akun.
Menurut Kiki, dampak praktik tersebut tidak hanya soal kerugian individual. Reputasi pasar modal Indonesia di mata investor asing ikut dipertaruhkan, terutama saat indeks global tengah mengevaluasi kelayakan pasar domestik.
Ia optimistis Indonesia mampu mempertahankan status Emerging Market. "Harus dong, kan kita sudah perbaikan," ucap Kiki singkat.
Dua Tenggat MSCI yang Mengintai Pasar RI
MSCI dijadwalkan mengumumkan hasil tinjauan indeks November pada 11 November, dengan perubahan berlaku mulai 1 Desember 2026. Namun ada agenda yang lebih panjang: pada 16 Oktober lalu, MSCI membuka opsi reklasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Opsi itu masih dalam tahap konsultasi dengan pelaku pasar. Keputusan final dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027. Pemicu potensi penurunan status adalah kekhawatiran berkelanjutan soal aksesibilitas investasi dan tata kelola pasar saham Indonesia.
Bagi investor, dua tenggat ini berarti ketidakpastian bertingkat. Hasil November bisa mempertahankan status quo, sementara ancaman reklasifikasi tetap menggantung hingga pertengahan 2027.
Komitmen BEI: Informasi, Keterbukaan, dan Surveillance
Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Iding Pardi menegaskan reformasi pasar modal berjalan di empat lini sekaligus. Peningkatan kualitas informasi, keterbukaan, pengawasan (surveillance), dan penegakan aturan oleh OJK menjadi prioritas.
"Kita tingkatkan kualitas informasi, kualitas keterbukaan, kualitas surveillance, dan juga dari OJK enforcement. Jadi terkait pengumuman (MSCI) ini, kita tetap komit secara kuat untuk melanjutkan reformasi pasar modal kita," ungkap Iding di Gedung BEI.
Pernyataan Iding menegaskan posisi BEI bahwa perbaikan tata kelola bukan langkah sementara untuk memenuhi syarat MSCI, melainkan agenda berkelanjutan.
Apa Artinya bagi Investor dan Emiten
Reklasifikasi ke Standalone Market akan mempersempit basis investor pasif global yang mengikuti indeks MSCI. Konsekuensinya, aliran dana asing ke saham-saham Indonesia berpotensi menyusut dan likuiditas pasar tertekan.
Peringatan OJK menyasar oknum pelaku, bukan seluruh peserta pasar. Namun bagi emiten dan manajer investasi, pesan implisitnya jelas: kepatuhan terhadap aturan perdagangan menjadi bagian dari upaya kolektif menjaga status pasar.
Kiki menutup dengan nada tegas. "Jadi, tolong oknum-oknum itu berhenti deh, jangan main-main," pungkasnya.
