SULAWESI TENGAH — Pemerintah akan mengendalikan produksi nikel melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk menahan harga yang kini tertekan di kisaran 15.800 dolar AS per ton. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut kelebihan pasokan hampir 800 ribu ton menjadi penyebab utama harga nikel melemah.
Indonesia memang memegang cadangan nikel terbesar di dunia, tetapi posisi itu belum tentu mendatangkan harga jual yang menguntungkan. Bahlil Lahadalia mengungkapkan harga nikel saat ini berada di bawah level 16.000 dolar AS per ton, tepatnya sekitar 15.800 dolar AS per ton. Angka itu dinilai belum mencerminkan nilai tambah yang seharusnya dinikmati Indonesia dari kekayaan tambangnya.
Persoalannya bukan pada permintaan global, melainkan pada laju produksi dalam negeri yang melampaui kebutuhan pasar. Bahlil menyampaikan hal itu saat membuka Mineral dan Batubara Convention - Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Kelebihan Pasokan Hampir 800 Ribu Ton
Kebutuhan nikel dunia hanya sekitar 3,5 juta ton per tahun. Sementara pasokan yang beredar kini berlebih hampir 800 ribu ton. Selisih sebesar itu cukup untuk menekan harga di pasar global.
"Kenapa terjadi harga yang buruk? Karena produksi kita," kata Bahlil dalam pembukaan acara tersebut.
Dengan kondisi itu, Bahlil mempertanyakan peluang harga nikel kembali sehat. "Bagaimana mungkin bisa harganya bagus?" ujarnya.
Pemerintah lantas menyiapkan pengendalian produksi lewat RKAB. Melalui instrumen itu, volume produksi tiap perusahaan tambang dapat diatur agar tidak melampaui daya serap pasar. Bahlil meminta pelaku industri menahan produksi ketika pasar belum mampu menyerap pasokan yang ada.
Risiko Dijual Murah ke Negara Lain
Ada alasan strategis di balik permintaan tersebut. Jika produksi dibiarkan besar, nikel Indonesia berisiko dibeli murah oleh negara tertentu, disimpan sebagai cadangan, lalu dijual kembali saat harga naik. Indonesia hanya mendapat harga rendah, sementara keuntungan terbesar dinikmati pihak lain.
Bahlil menyadari kebijakan pengendalian produksi akan menuai penolakan. "Pasti banyak protes, saya tahu," katanya.
Meski begitu, ia menegaskan sumber daya mineral harus dikelola dengan pandangan jangka panjang. Bahlil membandingkannya dengan sawit yang bisa ditanam ulang setelah 25 tahun. Mineral yang sudah ditambang habis tidak bisa tumbuh lagi.
"Kalau memang hari ini barangnya belum mahal, harganya belum bagus, tinggalkan. Nanti ada Menteri ESDM baru, ada Dirjen baru, ada Presiden baru, ada pengusaha baru, untuk anak cucu kita, untuk mereka mendapatkan harga yang maksimal," ujar Bahlil.
Belajar dari Koreksi Produksi Batu Bara
Pendekatan serupa sebelumnya diterapkan pada batu bara. Dengan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan lewat RKAB, pemerintah mencatat produksi batu bara terkoreksi, tetapi harga dan pendapatan negara justru naik. Pola itu menjadi rujukan untuk nikel.
Di sisi lain, pemerintah mendorong pendalaman hilirisasi nikel. Bahlil menyebut pemerintah tengah mengkaji agar pengembangan industri tidak berhenti pada produk setengah jadi, tetapi bergerak menuju produk akhir. Dengan begitu, nilai tambah yang tertahan di dalam negeri bisa lebih besar.
Dua langkah itu—pengendalian produksi dan pendalaman hilirisasi—diharapkan menjaga nikel Indonesia tidak dijual murah, harga tetap sehat, dan cadangannya masih memberi manfaat bagi generasi mendatang. Bagi industri, kebijakan RKAB berarti volume produksi tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pelaku usaha, melainkan turut diatur negara demi menjaga harga di pasar global.
