Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan 700 titik lokasi baru pembangunan infrastruktur kelistrikan perdesaan kepada Kementerian ESDM dan PT PLN untuk tahun anggaran 2027. Usulan itu muncul karena dinamika kependudukan dan pertumbuhan rumah tangga baru membuat kebutuhan listrik warga terus bertambah. Saat ini rasio desa berlistrik di Sulteng baru mencapai 96,58 persen dari total 1.948 desa.
PALU — Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah Novalina menyatakan pihaknya masih mendata sekitar 700 titik yang belum teraliri listrik untuk diajukan pada tahun depan. Data itu disusun bersama Kementerian ESDM, PLN, dan pemerintah kabupaten/kota melalui verifikasi lapangan.
Menurut Novalina, proses verifikasi desa dan dusun terpencil penting agar seluruh titik yang diajukan benar-benar valid dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Ia menegaskan usulan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan sebelum ditindaklanjuti.
Mengapa Jumlah Titik Terus Bertambah
Dinamika kependudukan menjadi penyebab utama bertambahnya kebutuhan listrik di Sulawesi Tengah. Rumah tangga baru yang terus tumbuh membuat titik sambungan listrik ikut bertambah setiap tahun.
"Jadi berdasarkan data Pemprov Sulteng masih ada sekitar 700 titik untuk tahun depan, hal ini disebabkan adanya dinamika kependudukan dan pertumbuhan rumah tangga baru di Sulawesi Tengah sehingga titik kebutuhan listrik masyarakat juga ikut bertambah," kata Novalina di Kota Palu, Jumat.
Pemprov menargetkan seluruh usulan infrastruktur kelistrikan perdesaan bisa terealisasi penuh pada 2027. Tujuannya memperkecil ketimpangan akses energi antarwilayah.
Rasio Desa Berlistrik Capai 96,58 Persen
Hingga kini, sebanyak 1.948 desa di Sulawesi Tengah sudah teraliri listrik. Angka itu setara 96,58 persen dari total desa di provinsi tersebut.
Sisa desa yang belum berlistrik tersebar di wilayah terpencil dengan medan sulit. Pemerintah kabupaten dan kota diminta mempercepat penyiapan lahan untuk pembangunan jaringan.
"Ini merupakan komitmen kita semua untuk memfasilitasi dan mempercepat proses penyiapan lahan, termasuk hibah pemanfaatan lahan untuk pembangunan infrastruktur listrik desa," ucap Novalina.
Hibah Lahan Jadi Kunci Percepatan Proyek
Novalina meminta seluruh bupati dan wali kota memperhatikan pemenuhan hak warga atas kelistrikan. Salah satu caranya melalui hibah pemanfaatan lahan bagi pembangunan infrastruktur listrik desa.
Tanpa lahan yang siap, pembangunan tiang dan jaringan listrik berisiko tertunda. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN dinilai menentukan kelancaran proyek.
"Konsolidasi data ini penting untuk memastikan usulan yang kita sampaikan ke Kementerian ESDM dan PLN dapat dipertanggungjawabkan serta segera ditindaklanjuti," ujar Novalina.
Dampak bagi Warga Desa Terpencil
Pemenuhan listrik desa berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan seperti posyandu. Penerangan yang memadai juga membuka peluang usaha kecil di kampung-kampung yang selama ini mengandalkan genset.
"Tentunya ini untuk memperkecil ketimpangan akses energi serta memenuhi hak-hak dasar penerangan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah," sebutnya.
Pemprov Sulteng menunggu kepastian alokasi anggaran dari Kementerian ESDM dan PLN sebelum memulai tahap penyiapan lahan pada 2027.
