Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempercepat pembangunan jaringan listrik di 215 titik yang ditargetkan rampung akhir Desember 2026 melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero). Dari jumlah itu, progres pengerjaan baru mencapai 7 persen sehingga Pemprov meminta kepala daerah aktif mengurai hambatan teknis di lapangan. Sebanyak 1.948 desa di Sulteng saat ini sudah terpasang listrik.
PALU — Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah Novalina memimpin rapat koordinasi percepatan program kelistrikan di Kota Palu, Kamis, dengan agenda utama mendiskusikan kendala teknis yang menghambat pengerjaan di lapangan. Pemprov menyatakan siap memfasilitasi penyelesaian kendala administratif dan perizinan, termasuk penyiapan lahan hibah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal.
Dari 215 titik yang masuk target 2026, progres konstruksi baru menyentuh 7 persen. Sisa tiga bulan terakhir menjadi periode krusial untuk mengejar ketertinggalan agar seluruh pekerjaan tuntas sesuai jadwal.
Mengapa Percepatan Jaringan Listrik Dinilai Mendesak
Novalina menyebut keterlambatan pengerjaan berdampak langsung pada arus kas PLN. Penundaan di lapangan memicu biaya ekstra yang membebani keuangan perusahaan listrik negara.
"Percepatan pembangunan jaringan listrik dinilai penting dalam menjaga kelancaran arus kas atau cash flow PLN serta mencegah timbulnya biaya ekstra akibat tertundanya pelaksanaan pengerjaan di lapangan," ujar Novalina.
Karena itu, Pemprov mendorong keterlibatan aktif bupati dan wali kota di seluruh Sulteng. Hambatan teknis yang berkaitan dengan warga, seperti pembebasan lahan dan kesepakatan lokasi, dinilai butuh intervensi kepala daerah agar tidak berlarut.
Lahan Hibah dan Izin Kawasan Hutan Jadi Fokus
Pemprov menyiapkan sejumlah langkah administratif untuk memperlancar pengerjaan. Lahan hibah dari desa disiapkan bagi pembangunan infrastruktur listrik perdesaan, termasuk PLTS Komunal di wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN.
Novalina juga memastikan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dinas perizinan untuk mempercepat izin jaringan listrik yang melintasi kawasan hutan maupun area penggunaan lain.
"Jadi kami segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dinas perizinan dalam mempermudah kelancaran perizinan jaringan listrik yang melintasi kawasan hutan maupun area penggunaan lain, termasuk memastikan hak-hak dasar masyarakat terhadap penerangan dan daya listrik di seluruh wilayah Sulawesi Tengah dapat terpenuhi secara merata," kata dia.
Verifikasi Data Desa Belum Berlistrik untuk Usulan 2027
Pemprov bersama pemerintah kabupaten dan kota tengah memverifikasi data usulan desa maupun dusun yang belum dialiri listrik. Hasil verifikasi ini akan menjadi dasar pengusulan program kelistrikan tahun 2027.
Data akurat diperlukan agar penentuan lokasi pembangunan tidak salah sasaran. Hingga kini, 1.948 desa di Sulawesi Tengah sudah menikmati aliran listrik.
"Pekerjaan rumah kita masih cukup besar karena dari 215 titik, progresnya baru mencapai 7 persen sehingga perlu dioptimalkan pengerjaannya selama tiga bulan terakhir ini," ujar Novalina.
Pemprov berharap seluruh pembangunan listrik perdesaan di 215 titik tuntas akhir Desember 2026. Koordinasi lintas instansi akan terus dilakukan hingga target tersebut tercapai.
