BANGGAI LAUT — Serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai Laut masih jauh dari target. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, realisasi PAD baru mencapai Rp12,75 miliar hingga periode Agustus 2026, atau hanya sepertiga dari total pagu yang ditetapkan.
Pagu PAD Pemkab Banggai Laut pada APBD 2026 tercatat sebesar Rp37,60 miliar. Jumlah ini justru menyusut 6,35 persen dibandingkan alokasi anggaran PAD pada tahun sebelumnya, sebuah sinyal bahwa kapasitas fiskal daerah masih menghadapi tantangan.
Jika dirinci berdasarkan sumber penerimaan, komponen Lain-Lain PAD yang Sah menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp6,74 miliar. Sektor ini biasanya mencakup hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan bunga, hingga dana penyesuaian.
Pajak Daerah menyusul di posisi kedua dengan realisasi Rp4,48 miliar. Sementara itu, Retribusi Daerah tercatat baru menghasilkan Rp1,53 miliar, menjadikannya komponen dengan serapan terkecil di antara tiga sumber utama pendapatan asli tersebut.
Penurunan pagu anggaran PAD sebesar 6,35 persen dibandingkan APBD tahun sebelumnya mengindikasikan adanya koreksi atas proyeksi penerimaan. Hal ini umum terjadi ketika pemerintah daerah menyesuaikan target dengan potensi riil ekonomi lokal, termasuk aktivitas usaha dan kepatuhan wajib pajak di wilayah kepulauan.
Dengan sisa waktu empat bulan hingga tutup tahun anggaran, Pemkab Banggai Laut masih membutuhkan tambahan penerimaan sekitar Rp24,85 miliar untuk mencapai target. Capaian hingga Agustus yang baru menyentuh 33,91 persen menuntut percepatan, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi yang kerap menguat menjelang akhir tahun.
Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak menjadi kunci agar realisasi tidak jebol di penghujung tahun. Perbaikan data objek pajak dan penagihan piutang retribusi biasanya menjadi langkah yang ditempuh daerah untuk mengejar ketertinggalan.