PALU — Hadianto meminta setiap pimpinan OPD mencermati kembali target yang belum terealisasi dan segera mengambil langkah percepatan. Waktu sekitar satu bulan menjelang akhir tahun, menurut dia, harus dimanfaatkan maksimal agar target pembangunan selesai dengan baik.
Pajak Daerah Baru 70 Persen, Pendapatan Jadi Sorotan
Dari sisi pendapatan, Hadianto mengapresiasi realisasi APBD Kota Palu yang telah mencapai sekitar 82 persen. Namun ia menyoroti penerimaan pajak daerah yang masih berada di kisaran 70 persen.
Menurut wali kota, optimalisasi pendapatan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka. Peningkatan penerimaan harus dibarengi kualitas pelayanan yang dirasakan langsung warga.
Keluhan Sampah Dianggap Pengaruhi Kesediaan Warga Bayar Retribusi
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelayanan persampahan. Hadianto menilai keluhan masyarakat yang masih muncul menunjukkan perlunya pembenahan oleh perangkat daerah terkait.
Kondisi itu, kata dia, dapat memengaruhi kesediaan warga memenuhi kewajiban pembayaran retribusi. "Kalau pelayanan kita masih kurang, tentu akan berpengaruh terhadap optimalisasi pendapatan. Dinas terkait harus lebih kreatif mencari solusi agar pelayanan sampah semakin baik," ujarnya.
Dari Stunting hingga PBB: Daftar Persoalan yang Diminta Dibenahi
Sejumlah persoalan lain turut menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut, antara lain:
- Penanganan stunting dan peningkatan akses pelayanan kesehatan
- Penataan ruang dan pengendalian pembangunan
- Kebersihan kota
- Pencapaian target penerimaan parkir
- Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Hadianto meminta penguatan disiplin dan pengawasan internal di seluruh perangkat daerah. Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan organisasi.
Mutasi Pejabat Diminta Berbasis Kinerja, Bukan Titipan
Soal penempatan pejabat, wali kota memastikan mutasi dilakukan berdasarkan pertimbangan kinerja dan kebutuhan organisasi. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi intervensi, titipan, maupun hubungan kedekatan.
Seluruh OPD juga diminta menyusun program secara lebih terarah, terukur, efektif, dan tepat sasaran untuk memperkuat sistem kerja pemerintahan pada 2027.
E-Office dan Dashboard Kinerja Ditargetkan Penuh Desember 2026
Penerapan e-office, dashboard monitoring kinerja, serta sistem pelaporan elektronik ditargetkan sudah berjalan penuh pada Desember 2026. Hadianto ingin seluruh proses kerja pemerintahan memiliki standar kualitas tinggi, dari perencanaan hingga pelayanan kepada masyarakat.
"Saya ingin kerja pemerintah seperti hotel bintang lima, semuanya harus presisi, detail, tepat waktu, dan berkualitas. Itulah standar pelayanan yang harus kita bangun di Kota Palu," katanya.
Laporan Evaluasi Jadi Bahan Pembenahan 2027
Seluruh OPD diminta segera melakukan evaluasi internal dan melaporkan hasilnya paling lambat satu pekan ke depan. Laporan diserahkan kepada wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan menentukan langkah pembenahan dan peningkatan kinerja pemerintahan pada tahun mendatang. Pemkot Palu berharap langkah ini memperkuat kinerja perangkat daerah, mengoptimalkan pendapatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik menjelang tahun anggaran 2027.
