PALU — Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palu menegaskan sikap politiknya terhadap langkah restrukturisasi yang diambil pengurus pusat. Keputusan penonaktifan dua petinggi DPP PPP dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas kepengurusan di semua tingkatan.
Penonaktifan Waketum Agus Suparmanto dan Sekjen Taj Yasin Maimoen diputuskan oleh Ketua Umum DPP PPP H. Muhamad Mardiono. DPC PPP Kota Palu menyebut langkah itu sejalan dengan strategi konsolidasi organisasi dari DPP hingga pimpinan ranting.
Alasan DPC PPP Kota Palu Mendukung Penonaktifan
Dalam pernyataan resminya, DPC PPP Kota Palu menilai restrukturisasi dibutuhkan agar agenda dan program kerja partai berjalan lancar. Struktur kepengurusan yang solid disebut menjadi syarat utama menghadapi Rakosnas ke-III.
"Kami, DPC PPP Kota Palu, mendukung dan mengapresiasi tindakan menonaktifkan Waketum Agus Suparmanto dan Sekjen Taj Yasin Maimoen oleh Ketua Umum DPP PPP H. Muhamad Mardiono," demikian pernyataan DPC PPP Kota Palu.
Dukungan itu bukan tanpa alasan. Pengurus cabang melihat penonaktifan sebagai pintu masuk bagi pembenahan menyeluruh, bukan sekadar pergantian personel di kursi pimpinan pusat.
Rakosnas ke-III Jadi Momentum Pembenahan Struktur
Rakosnas ke-III dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 27 Oktober 2026. Forum itu menjadi ajang bagi PPP untuk menata ulang kepengurusan di tingkat DPP, DPW, DPC, PAC, hingga Pimpinan Ranting.
Menurut DPC PPP Kota Palu, konsolidasi menyeluruh diperlukan supaya seluruh struktur kepengurusan bergerak dalam satu arah. Efektivitas kepengurusan dinilai menentukan kelancaran program kerja partai di daerah.
Pengurus cabang Kota Palu menempatkan diri sebagai bagian dari rantai struktur yang siap mengikuti keputusan pusat. Dukungan yang disampaikan menjadi sinyal bahwa instruksi DPP direspons hingga level cabang.
Yang Berubah Setelah Penonaktifan
Penonaktifan Waketum dan Sekjen membuat dua posisi strategis di DPP PPP kosong dari fungsi operasional harian. Restrukturisasi diarahkan untuk mengisi kekosongan itu dengan susunan yang lebih efektif.
DPC PPP Kota Palu menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari strategi Ketua Umum DPP PPP memperkuat seluruh struktur kepengurusan. Pembenahan dimulai dari pusat, lalu menjalar ke wilayah dan cabang.
Sejauh mana dampaknya ke pengurus daerah akan terlihat setelah Rakosnas ke-III pada 27 Oktober 2026. Sampai saat itu, DPC PPP Kota Palu bertahan pada sikap mendukung keputusan DPP.
