PALU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Hendrik Pagiling menyambangi ruang kerja Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Abdul Karim. Agenda audiensi itu membahas peluang kolaborasi kedua instansi dalam mendukung tugas dan fungsi pengawasan.
Selain mempererat komunikasi kelembagaan, pertemuan tersebut menyoroti peningkatan akuntabilitas kinerja serta penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan. Hendrik menilai koordinasi lintas instansi menentukan agar seluruh program dan kegiatan organisasi berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mengapa Pengawasan Internal Jadi Prioritas Kemenkum Sulteng
Menurut Hendrik, pengawasan internal bukan sekadar soal kepatuhan terhadap regulasi. Ada dua hal lain yang ikut dijaga: efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas organisasi.
"Bagi kami, pengawasan bukan hanya tentang memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan, tetapi juga bagaimana mengidentifikasi potensi risiko sejak dini dan memastikan setiap program memiliki sistem pengendalian yang memadai. Karena itu, kami memandang BPKP sebagai mitra strategis untuk memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Sulteng," ungkap Hendrik.
SPIP dan Manajemen Risiko Jadi Fokus Pembahasan
Salah satu aspek yang dibahas dalam audiensi adalah penguatan SPIP. Fokusnya membangun mekanisme pengendalian yang efektif lewat identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko.
Penerapan manajemen risiko diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi. Mekanisme itu diposisikan sebagai instrumen untuk mengantisipasi potensi hambatan, meminimalkan penyimpangan, dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi.
Peluang Kolaborasi: dari Anggaran hingga Pendampingan Tata Kelola
Sinergi kedua instansi berpotensi dikembangkan ke sejumlah area. Di antaranya peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, evaluasi efektivitas pelaksanaan program, serta penguatan pengawasan terhadap kegiatan organisasi.
BPKP juga dapat mendampingi Kanwil Kemenkum Sulteng dalam mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan tata kelola. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPKP menjalankan pengawasan keuangan negara dan pembangunan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
Bagi Kanwil Kemenkum Sulteng, hasil audiensi ini menjadi pijakan awal untuk memperkuat penerapan SPIP dan manajemen risiko di internal organisasi. Arah berikutnya bergantung pada tindak lanjut kesepakatan kedua instansi, termasuk pendampingan teknis yang akan disusun bersama.
