PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menjadi tuan rumah Gelora Inovasi Kalbar 2026 di Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pontianak. Forum bertema "Menguatkan Kolaborasi, Merawat Inovasi Berkelanjutan yang Adaptif dan Inklusif" itu dipakai Kemendagri untuk menekankan bahwa potensi unggulan daerah harus diolah menjadi sumber produktivitas, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Raden Gani Muhamad menegaskan inovasi tidak boleh dipahami sempit sebagai penciptaan program atau aplikasi baru. Inovasi perlu masuk ke sistem kerja pemerintah daerah agar pelayanan lebih efektif dan efisien.
"Kita perlu menyamakan arah bahwa inovasi harus menjadi bagian dari cara pemerintah bekerja. Ekosistem yang adaptif memungkinkan daerah merespons perubahan, pendekatan yang inklusif memastikan manfaat menjangkau berbagai kelompok, sedangkan keberlanjutan menjamin inovasi tetap berjalan melampaui pergantian personel maupun kepemimpinan," kata Gani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Data yang dipaparkan dalam forum menunjukkan perekonomian Kalbar tumbuh 5,61 persen pada triwulan II 2026. Angka itu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional 5,29 persen.
Namun capaian tersebut melambat dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 6,14 persen. Kondisi ini menuntut langkah strategis untuk menjaga momentum melalui peningkatan produktivitas, penguatan investasi, kelancaran rantai pasok, dan inovasi pelayanan publik.
"Inovasi harus dipilih berdasarkan kemampuannya menyelesaikan hambatan tersebut dan menghasilkan perubahan yang terukur," ucap Gani.
Gani menyebut Kalbar punya peluang besar mengembangkan inovasi di sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan di sektor-sektor itu diharapkan menambah nilai produk unggulan sekaligus memperluas aktivitas ekonomi warga.
Ia juga mengingatkan inovasi menjadi strategi menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal. Efisiensi anggaran, menurutnya, tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan masyarakat.
Sebaliknya, tekanan fiskal harus mendorong pemerintah daerah memperbaiki proses bisnis, mengintegrasikan layanan, dan mengoptimalkan sumber daya yang sudah tersedia.
Untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Kalbar sudah memiliki sejumlah praktik inovasi. Di antaranya e-Samsat Kalbar, e-Ponti di Kota Pontianak, e-PAKATAN di Kabupaten Sambas, dan SAPALA di Kabupaten Landak.
Inovasi tersebut dinilai bisa menjadi modal memperluas kemudahan pelayanan perpajakan, memperkuat pengelolaan data, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Gani menekankan keberhasilan inovasi tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi atau program. Tolok ukurnya adalah peningkatan kualitas layanan, efisiensi biaya, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat diminta diperkuat. Bapperida diharapkan berperan strategis sebagai penghubung kebutuhan pemerintah dengan sumber pengetahuan, teknologi, dan potensi kemitraan yang tersedia.
Bagi daerah di Sulawesi Tengah, arahan yang sama relevan: inovasi pelayanan publik dan pengolahan potensi unggulan menjadi kunci menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah di tengah keterbatasan anggaran.