BUOL — Karmin Kaimo membawa aspirasi penambang tradisional Buol yang meminta sebagian wilayah konsesi PT GSM dilepaskan untuk tambang rakyat. Permintaan itu mengemuka dalam RDP bersama Komisi III DPRD Sulawesi Tengah di Ruang Baruga Lantai I, Jalan Sam Ratulangi, Kamis (12/11/2026).
Politikus DPRD Buol tersebut menyebut warga Kecamatan Gadung sudah menambang emas secara turun-temurun selama kurang lebih empat dekade. Sampai sekarang, mereka masih bekerja dengan peralatan sederhana, tanpa alat berat.
Kawasan tambang berada sekitar 60 kilometer dari permukiman warga. Perjalanan ke lokasi memakan waktu hingga dua hari dua malam.
Di sekitar area itu kini tumbuh permukiman para penambang. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan warga meminta kepastian status lahan yang mereka garap.
"Kalau sekarang ini mereka beraktivitas secara tradisional tanpa menggunakan alat berat. Mereka hanya menggunakan alat tradisional yang secara manual masyarakat di sana," kata Karmin.
Karmin meminta DPRD provinsi meneruskan aspirasi warga ke Kementerian ESDM. Tujuannya agar sebagian wilayah konsesi PT GSM dikeluarkan dari area perusahaan dan diserahkan ke masyarakat Buol.
"Disampaikan kepada DPRD provinsi kiranya berkenan untuk menerima aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah terkait Kementerian ESDM untuk melepaskan sebagian dari wilayah konsesi PT GSM kepada masyarakat Buol," ujarnya.
Soal status izin PT GSM di wilayah Kabupaten Buol, Karmin mengaku belum menerima konfirmasi langsung dari perusahaan. Dia berharap pemerintah provinsi memfasilitasi komunikasi untuk mengklarifikasi hal itu.
Komisi III DPRD Sulawesi Tengah menerima aspirasi tersebut dan menyiapkan RDP lanjutan. Agenda berikutnya akan mengundang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta organisasi perangkat daerah terkait.
Pemkab Buol, DPRD Kabupaten Buol, dan perwakilan Barisan Masyarakat Penambang Emas (Baramas) juga masuk daftar undangan. Jadwal pertemuan lanjutan belum ditetapkan dan akan ditentukan DPRD Sulteng.