BUOL — Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol Wahida menyebut total temuan BPK sepanjang pemeriksaan mencapai Rp2,66 miliar. Dari jumlah itu, nilai rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebesar Rp1,64 miliar.
Penyelesaian Rp942 juta sebelum LHP terbit menurunkan nilai kerugian daerah yang masih harus dipertanggungjawabkan. Progres tindak lanjut temuan administrasi dan keuangan saat ini berada di kisaran 40 persen.
LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025 mencatat sejumlah temuan pada belanja modal gedung dan bangunan. Terdapat kelebihan pembayaran Rp17,3 juta dan potensi kelebihan pembayaran Rp235,4 juta.
Pada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, BPK menemukan kelebihan pembayaran Rp47,6 juta serta potensi kelebihan pembayaran Rp163,3 juta. Ada pula kekurangan penerimaan denda keterlambatan pekerjaan fisik sebesar Rp171,7 juta.
Belanja pegawai tercatat kelebihan pembayaran Rp38,7 juta. Belanja sewa melebihi standar biaya umum (SBU) sebesar Rp353,4 juta, dengan sewa kendaraan yang tidak diperuntukkan bagi operasional daerah mencapai Rp691,2 juta.
Temuan lain mencakup kelebihan pembayaran tagihan listrik Rp208 juta dan belanja perjalanan dinas Rp126 juta. Pada belanja buku Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), terdapat pengadaan buku senilai Rp476,5 juta yang belum diterima satuan pendidikan serta pembelian buku melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp76 juta.
BPK juga mencatat kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman di BKPSDM sebesar Rp38,5 juta. Kegiatan open house Camat Biau dan Momunu turut masuk temuan dengan nilai Rp22,4 juta.
Dua pos belanja lain yang disorot adalah alat atau bahan cetak Rp33,5 juta dan belanja pemeliharaan Rp26,7 juta. Seluruh temuan itu tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah.
Wahida menyatakan pihaknya optimistis capaian tindak lanjut bisa menembus target yang ditetapkan. "Kami optimistis bisa mencapai target 90 persen untuk capaian tindak lanjut temuan APBD 2025 dan minimal 80 persen untuk seluruh temuan BPK RI," katanya.
Perkembangan tindak lanjut dilaporkan melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK. Sistem itu mengelola dan memantau data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).
Pemkab Buol menempuh pendekatan administratif secara persuasif, termasuk lewat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan secara perdata sesuai ketentuan apabila diperlukan.