Kementerian ESDM meminta seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah mempercepat penyelesaian izin dan pendekatan sosial guna mengatasi kendala lapangan Program Listrik Perdesaan (Lisdes). Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Ahmad Amiruddin menyampaikan hal itu saat ditemui awak media di Kota Palu, Jumat. Ia menekankan keterlambatan penanganan kendala administrasi berisiko membuat program dialihkan ke daerah lain yang lebih siap.
PALU — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menilai penanganan listrik perdesaan di daerah pelosok semakin menantang. Kendala yang dihadapi bukan hanya teknis, tetapi juga penggunaan kawasan hutan, perizinan lingkungan, hingga potensi resistensi lahan di tingkat masyarakat.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ahmad Amiruddin mengatakan peran kepala daerah menjadi kunci untuk membuka sumbatan tersebut. Ia menyebut bupati, wali kota, dan kepala dinas terkait bisa membantu mendukung pengerjaan proyek agar selesai tepat waktu.
"Peran Bupati dan Wali kota serta kepala dinas terkait bisa membantu termasuk mendukung pengerjaan Proyek Listrik Perdesaan di Sulteng selesai tepat waktu," kata Ahmad saat ditemui awak media di Kota Palu, Jumat.
Risiko Program Dialihkan ke Daerah Lain
Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk program listrik perdesaan memiliki batasan waktu pelaksanaan. Ahmad mengingatkan keterlambatan penanganan kendala administrasi di lapangan bisa berdampak serius.
"Apabila kendala administrasi di lapangan terlambat ditangani, program tersebut berisiko terhambat atau dialihkan ke daerah lain yang lebih siap," ucapnya.
Karena itu, ia mendorong peran aktif kepala daerah yang memiliki kedekatan sosial kultural dengan masyarakat. Menurutnya, pendekatan itu penting terutama saat melintasi lahan warga atau penyediaan lahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya komunal.
Pendekatan Personal hingga Agama Jadi Jalan Keluar
Ahmad menyebut penyelesaian persoalan di daerah bisa dilakukan dengan kebijaksanaan serta pendekatan personal, kultural, maupun agama oleh bupati dan wali kota. Listrik perdesaan, katanya, sudah lama diidamkan masyarakat.
"Niat kita baik, listrik ini sudah diidamkan masyarakat sejak lama. Apapun yang terjadi di daerah bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan serta pendekatan personal, kultural, maupun agama oleh bupati dan walikota," sebutnya.
Ia juga meminta pemerintah provinsi Sulawesi Tengah bersama lintas sektor terkait melakukan percepatan izin. Penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan menuju lokasi sasaran dinilai sama pentingnya.
Akses Jalan Pengaruhi Distribusi Material PLN
Dengan kemudahan akses jalan menuju lokasi pembangunan infrastruktur listrik perdesaan, distribusi material PLN bisa berjalan lebih cepat. Ahmad menyebut hal itu menentukan apakah target penyelesaian jaringan listrik perdesaan di Sulteng tercapai sesuai jadwal.
Ia menegaskan Program Lisdes merupakan Program Strategis Nasional Presiden yang bersifat non komersial dan murni untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa.
"Program Lisdes ini adalah Program Strategis Nasional Presiden yang non komersial dan murni untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Kami berharap semua yang ada di meja perizinan daerah bisa kita selesaikan bersama," kata dia.
