PALU — Ketua Forum Komunikasi Kepala Teknik Tambang (FKTT) Provinsi Sulawesi Tengah M. Najmi Ar ramadan menilai peran Kepala Teknik Tambang semakin menentukan dalam penerapan good mining practice atau GMP. Penilaian itu ia sampaikan saat menjadi narasumber Pertemuan Teknis Tahunan Kepala Teknik Tambang Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, 4 November 2026.
Menurut Najmi, pertambangan kini harus dijalankan dengan paradigma baru yang menyatukan perspektif para KTT dalam membaca persoalan sektor ini. Pengalaman saja tidak cukup. Diperlukan kesamaan perspektif dan pemahaman agar praktik di lapangan berjalan sesuai prinsip pertambangan yang baik.
FKTT Sulteng memetakan tiga esensi utama dalam penerapan GMP. Pertama, keselamatan operasional dan perlindungan lingkungan. Kedua, konservasi mineral, reklamasi, dan pascatambang. Ketiga, pengembangan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
"Ini menjadi tantangan KTT pada hari-hari ke depan dalam mengimplementasikannya di lapangan," ujar Najmi.
Ketiga esensi itu dinilai saling mengunci. KTT tidak bisa berhenti pada pencapaian target produksi, tetapi juga menanggung tanggung jawab atas kondisi lingkungan dan kehidupan warga di ring satu tambang.
Selain penguatan peran KTT, FKTT Sulteng mendorong seluruh pemegang IUP OP melaksanakan program penanaman secara serentak dengan target satu IUP satu hektare mulai 2027. Program itu sekaligus diarahkan untuk mempersiapkan rencana pascatambang melalui pengembangan tanaman produktif.
Salah satu komoditas yang didorong adalah kakao dengan menggunakan klon 45. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kawasan pascatambang agar tetap memberi manfaat dalam jangka panjang.
Penanaman satu hektare per IUP bukan angka besar bila dibandingkan luas konsesi. Namun bila dijalankan serentak, luasan yang tertanam bisa menjadi modal awal revegetasi kawasan bekas tambang di Sulawesi Tengah.
Najmi menegaskan pengembangan masyarakat tidak boleh lagi dipandang sebagai pemenuhan kewajiban atau lips service perusahaan pertambangan. Program ini harus menjadi bagian penting dari praktik pertambangan berkelanjutan.
"Pengembangan masyarakat jangan lagi dipandang sebagai lips service. Kita bangun kembali tatanan masyarakat di sekitar tambang dengan berkolaborasi multipihak," tegasnya.
Kolaborasi multipihak yang dimaksud mencakup pemerintah daerah, perusahaan, dan warga sekitar wilayah tambang. Pendekatan itu dinilai lebih realistis dibanding program bantuan yang berhenti pada seremonial.
Najmi berharap penguatan peran KTT mendorong praktik pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan operasional dan produksi. Keselamatan, kelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya mineral, serta manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat harus ikut diperhatikan.
FKTT Sulteng akan mendorong penerapan tiga esensi GMP dan program penanaman serentak itu ke seluruh pemegang IUP OP di wilayahnya. Targetnya, praktik pertambangan di Sulawesi Tengah berjalan dengan standar yang sama, bukan bergantung pada komitmen masing-masing perusahaan.