SULAWESI TENGAH — Politikus Golkar Zigo Rolanda mendukung instruksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang ekspor komoditas sumber daya alam transit di pelabuhan negara perantara. Dukungan disampaikan karena kebijakan itu dinilai menjaga kedaulatan ekonomi dan memaksimalkan devisa bagi Indonesia.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar itu menilai penegakan ekspor langsung sebagai langkah berani yang mengembalikan marwah Indonesia di mata dunia. Zigo menyampaikan sikap tersebut saat dihubungi, Selasa (3/11/2026), sehari setelah Bahlil membuka forum Minerba Convex 2026 di Jakarta.
Menurut Zigo, Indonesia selama ini belum menikmati keuntungan penuh dari kekayaan alamnya karena sebagian ekspor masih singgah di pelabuhan negara lain. Praktik itu membuat pencatatan neraca perdagangan hingga penerimaan pajak tidak sepenuhnya masuk ke kas negara.
Zigo menegaskan, barang yang diekspor merupakan milik Indonesia sehingga pengirimannya harus langsung ke negara tujuan. Dengan begitu, devisa dan pajak tercatat utuh dalam neraca perdagangan nasional.
"Kita ini negara besar dan berdaulat. Barang kita yang punya, kekayaan alam kita yang punya, maka ekspor harus langsung dari Indonesia ke negara tujuan agar pencatatan neraca perdagangan serta penerimaan devisa dan pajak masuk penuh ke kas negara," kata Zigo.
Ia juga menyoroti dampak geopolitik dari praktik transit. Menurutnya, pengiriman melalui negara perantara melemahkan posisi tawar Indonesia, baik secara ekonomi maupun politik, karena transaksi dimanfaatkan pihak ketiga.
"Jangan biarkan kedaulatan ekonomi kita diatur-atur atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dengan pengiriman langsung, wibawa bangsa terjaga dan nilai tambah transaksi tercatat penuh untuk kesejahteraan 280 juta rakyat Indonesia," ujarnya.
Instruksi ekspor langsung disampaikan Bahlil saat membuka Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026). Ia melarang pengiriman sumber daya alam sektor ESDM mampir di negara tertentu sebelum mencapai tujuan akhir.
"Saya perintahkan jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam lewat transit negara tertentu. Enggak boleh lagi sumber daya alam dari sektor ESDM, mau kirim barang ke China, tidak boleh mampir di negara yang itu. Langsung saja," ujar Bahlil dalam forum tersebut.
Perintah itu menyasar ekspor minyak dan gas bumi. Bahlil meminta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM serta Kepala SKK Migas mengirim LNG langsung ke negara pembeli, termasuk Jepang dan Korea, tanpa transit.
Selain soal ekspor, Zigo mengapresiasi dua kebijakan Bahlil lain yang disampaikan di forum yang sama. Pertama, aturan afirmatif yang memprioritaskan pengusaha daerah, BUMD, dan UMKM dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta keterlibatan kontraktor lokal.
Menurut Zigo, aturan itu memastikan masyarakat daerah tidak lagi sekadar menonton, melainkan menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi di wilayahnya. Ia menilai keterlibatan kontraktor lokal memperkuat rantai pasok pertambangan di daerah.
Kebijakan kedua yang dia soroti adalah penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Penyesuaian ini dinilai krusial untuk mencegah kelebihan pasokan agar harga komoditas nasional tetap stabil.
Zigo sepakat pembentukan smelter ke depan diarahkan pada produk barang jadi atau produk akhir. Dengan begitu, ekosistem nilai tambah tercipta penuh di dalam negeri, bukan hanya mengolah bahan mentah setengah jalan.
"Momentum Minerba Convex 2026 ini harus kita perkuat bersama, kita harus dukung apa yang dilakukan Menteri Bahlil. Sinergi Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan pelaku usaha adalah kunci membangun tata kelola pertambangan yang mandiri dan adil untuk rakyat," pungkas Zigo.
Bagi pelaku usaha tambang dan migas, larangan transit mengubah peta logistik ekspor yang selama ini berjalan. Pengusaha daerah dan BUMD kini berpeluang lebih besar masuk ke rantai pengelolaan IUP, seiring dorongan agar nilai tambah komoditas dinikmati di dalam negeri.